APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR CHILDREN AS PERPETRATORS OF MORAL CRIMES AGAINST CHILDREN

Authors

  • Amir Nurllah Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta
  • Taufik Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta

Abstract

The court's verdict in the sexual intercourse against children case substituted prison time and fines with vocational education as the primary penalties. The alternative to a fine for a juvenile offender who cannot pay it is either mandatory labor training with a grace period or incarceration. Judgmental decisions involving moral crimes perpetrated against children are based on both legal and non-legal factors. The elements of the articles charged to the juvenile offender must be proven by legitimate evidence in accordance with article 184 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and the judge's conviction; this is one aspect of the legal considerations. The presence of a community study report prepared by the Community, the judge's observation during the hearing, and other non-juridical factors Supervisor from the Correctional Center which contains the background, family, social, economic and association of the child defendant in his environment as well as the judge's knowledge and experience in examining cases of moral crimes, especially the crime of sexual intercourse.  Community advisors conduct community research only on child defendants and do not conduct community research on child victims, so that the recommendation, according to the judge, sees the best interests of the child defendant but is not necessarily the best thing for child victims. The judge in making his decision, correctly considered and based on the results of the research on the requirements but rarely accommodated the recommendations of the community's research results in his decision. This is because the Judge has an obligation to maintain a sense of justice for child victims and the benefits of sanctions for child defendants so that the verdict can be the best thing for both parties or parties related to the crime.

References

Pelajar yang Perkosa Siswi SMK hingga Tewas di Medan Jadi Tersangka-Ditahan!”, <https://www.detik.com/sumut/detiksumut/d-7072654/pelajar-yang-perkosa-siswi-smk-hingga-tewas-di-medan-jadi-tersangka-ditahan>, diakses tanggal 3 Mei 2024

Prentha, Bahria, Septa Candra, and Puan Dinaphia Yunan. " Pendidikan Sosial untuk Pengembangan Keterampilan Narpidana Anak di Kelompok Kesejahteraan Sosial Anak Tangerang." Jurnal Pendidikan Transformatif 3.2 (2024):

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235 tanggal 22 Oktober 2002

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta : Penerbit Aksara Persada Indonesia, 1987

Moh. Kusnardi, Bitan R. Saragih (rev.ed), Ilmu Negara, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000,

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), 2007

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2008

S.R. Sianturi, Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Penerbit Alumni Ahaim-Petehaem, 1996,

Terance D. Miethe, Hong Lu, Punishment, A comparative Historical Perspective, New York: Cambridge University Press, 2005,

Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 149-160.

Otom Mustomi, dkk,Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. PT. Media Penerbit Indonesia. Cet. Pertama Medan: 2024,,

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153 tanggal 30 Juli 2012 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332

Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007,

Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Bandung : Alumni, 2006,

Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Paduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Bandung; Alumni, 2003,

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007,

opo Santoso, Eva Achyani Zulfa, Kriminologi, 2001, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada,

Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar,Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007,

Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1987,

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2000,

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya, Bandung : Mandar Maju, 2005, hlm. 124-125

Downloads

Published

2024-08-23